Copas dari tulisan : Yusak Manuputty
Agamaisasi Politik
Memanfaatkan agama untuk meraih kekuasaan memang selalu “trend” di Indonesia. Lihatlah bagaimana politisi menggunakan “gelar Haji” atau “gelar Hajjah” untuk membangun citra sebagai politisi saleh.
Lihat pula bagaimana politisi saat kampanye, mereka selalu mengajak tokoh-tokoh agama dengan “gelar Kyai” atau “Ustad” untuk menjadi bagian dari tim sukses atau sebagai juru kampanye.
Bahkan demi berdirinya Khalifah di Indonesia, mereka membentuk organisasi masyarakat (Ormas) yang secara terbuka mendukung “agamaisasi politik”, meskipun klasifikasinya bisa lebih diperinci namun benang merah dari agenda mereka dapat dikatakan sama.
Ormas-ormas itu antara lain: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad Ahlussunnah Waljamaah, Gerakan Islam Reformis (GARIS), Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami), Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT), Laskar Mujahidin dan masih banyak lagi.
Tujuan ormas-ormas diatas adalah kaderisasi, indoktrinasi dan rasionalisasi mengenai Khalifah sekaligu sepaket dengan Syariah Islam sebagai satu-satunya solusi untuk menjawab carut marut yang mendera bangsa ini. Mereka sangat percaya Syariah Islam dan Khilaffah adalah tatanan ideal bagi bangsa Indonesia untuk meraih kesejahteraan dan keadilan.
Agamaisasi Politik Gagal Total
Namun, agenda Agamaisasi politik di Indonesia yang diduga berkoalisi dengann organisasi Islam transnasional seperti Ihwanul Muslimin, Tandhimul Jihad, dan paham Wahabi ini ternyata Gagal Total.
Kegagalan agenda tersebut dikarenakan mayoritas Islam di Indonesia menolak wacana Islamisasi Politik, mereka sudah nyaman dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Menurut Islam Pancasilais, problem bangsa ini solusinya bukan mengganti ideology, melainkan revitalisasi Pancasila.
Walau agenda Islamisasi Politik ini gagal total pada level Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, kegigihan mereka berbuah manis melalui peraturan daerah (perda). Keberhasilan ini dikarenakan politisi daerah masih percaya bahwa Politisasi agama sangat menguntungkan bagi mereka.
Hasilnya kita bisa lihat, perda-perda bernuansa syariah Islam itu pun gagal total, karena bagi para politisi, yang penting meraih kekuasaan, soal apakah perda-perda itu efektif, rata-rata mereka tidak peduli, bagi kepala daerah yang penting bagi-bagi hasil proyek jalan terus, mengenai perda syariah itu hanya topeng belaka.
Maka, Agamaisasi politik sesungguhnya hanya memanfaatkan umat demi kepentingan politisi, tidak ada yang murni bertujuan sesuai dengan keluhuran Islam, bagi politisi di Indonesia yang penting hanya satu hal, Uang,
- YM -
Lihat pula bagaimana politisi saat kampanye, mereka selalu mengajak tokoh-tokoh agama dengan “gelar Kyai” atau “Ustad” untuk menjadi bagian dari tim sukses atau sebagai juru kampanye.
Bahkan demi berdirinya Khalifah di Indonesia, mereka membentuk organisasi masyarakat (Ormas) yang secara terbuka mendukung “agamaisasi politik”, meskipun klasifikasinya bisa lebih diperinci namun benang merah dari agenda mereka dapat dikatakan sama.
Ormas-ormas itu antara lain: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad Ahlussunnah Waljamaah, Gerakan Islam Reformis (GARIS), Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami), Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT), Laskar Mujahidin dan masih banyak lagi.
Tujuan ormas-ormas diatas adalah kaderisasi, indoktrinasi dan rasionalisasi mengenai Khalifah sekaligu sepaket dengan Syariah Islam sebagai satu-satunya solusi untuk menjawab carut marut yang mendera bangsa ini. Mereka sangat percaya Syariah Islam dan Khilaffah adalah tatanan ideal bagi bangsa Indonesia untuk meraih kesejahteraan dan keadilan.
Agamaisasi Politik Gagal Total
Namun, agenda Agamaisasi politik di Indonesia yang diduga berkoalisi dengann organisasi Islam transnasional seperti Ihwanul Muslimin, Tandhimul Jihad, dan paham Wahabi ini ternyata Gagal Total.
Kegagalan agenda tersebut dikarenakan mayoritas Islam di Indonesia menolak wacana Islamisasi Politik, mereka sudah nyaman dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Menurut Islam Pancasilais, problem bangsa ini solusinya bukan mengganti ideology, melainkan revitalisasi Pancasila.
Walau agenda Islamisasi Politik ini gagal total pada level Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, kegigihan mereka berbuah manis melalui peraturan daerah (perda). Keberhasilan ini dikarenakan politisi daerah masih percaya bahwa Politisasi agama sangat menguntungkan bagi mereka.
Hasilnya kita bisa lihat, perda-perda bernuansa syariah Islam itu pun gagal total, karena bagi para politisi, yang penting meraih kekuasaan, soal apakah perda-perda itu efektif, rata-rata mereka tidak peduli, bagi kepala daerah yang penting bagi-bagi hasil proyek jalan terus, mengenai perda syariah itu hanya topeng belaka.
Maka, Agamaisasi politik sesungguhnya hanya memanfaatkan umat demi kepentingan politisi, tidak ada yang murni bertujuan sesuai dengan keluhuran Islam, bagi politisi di Indonesia yang penting hanya satu hal, Uang,
- YM -
Pesan Tersirat :
Check
Posts
0 komentar :
Post a Comment