Ideologi Pancasila dibanding Ideologi Lain

Amalkan Pancasila Mulai Diri Sendiri


KELEBIHAN IDEOLOGI PANCASILA >> KELEBIHAN IDEOLOGI PANCASILA di Banding IDEOLOGI LAIN >>

KELEBIHAN IDEOLOGI PANCASILA di BANDING IDEOLOGI LAIN  – Menurut Soekarno, Pancasila memiliki kelebihan dari dua ideologi besar yang telah ada. Ia lebih baik (sempurna) dari Declaration of Independence dan Manifesto Komunis.

Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya

Pandangan Soekarno yang demikian ini merupakan pengulangan dari apa yang pernah ia ucapkan pada Pidato 1 Juni, Hari Lahirnya Pancasila.

Bukti bahwa ideologi pancasila lebih baik dari dua ideologi itu karena

1. Pancasila memuat pokok-pokok pikiran sedemikian rupa :

• Pertama, sila Ketuhanan memuat pokok-pokok pikiran bahwa manusia Indonesia menganut berbagai agama, dengan kata lain ada kebebasan untuk beragama dan tidak beragama, serta ada kebebasan untuk berpindah agama (keyakinan)nya. Bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan-pun, karena toleransinya yang sudah menjadi sifat bangsa Indonesia, mengakui bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa merupakan karakteristik dari bangsanya, sehingga mereka menerima sila Pertama ini.
• Kedua, Nasionalisme Indonesia (maksudnya sila ke-3 dari Pancasila) bukanlah chauvinisme. Bangsa Indonesia tidak menganggap diri lebih unggul dari bangsa lain. Ia tidak pula berusaha untuk memaksakan kehendaknya kepada bangsa-bangsa lain (bandingkan dengan ideologi imperialisme dan kapitalisme). Di Barat, Nasionalisme berkembang sebagai kekuatan agresif yang mencari daerah jajahan demi keuntungan ekonomi nasionalnya. Di Asia, Afrika, dan Amerika Latin nasionalisme adalah gerakan pembebasan, gerakan protes terhadap penjajah akibat penindasan Barat.
• Ketiga, Internasionalisme (maksudnya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab) menghendaki setiap bangsa mempunyai kedudukan yang sederajat, setiap bangsa menghargai dan menjaga hak-hak semua bangsa.
• Keempat, demokrasi (maksudnya sila ke-4 dari Pancasila) telah ada sejak dahulu di bumi Indonesia meskipun bentuknya beda dengan demokrasi yang ada di Barat. Demokrasi di Indonesia mengenal tiga prinsip: mufakat, perwakilan, dan musyawarah.
• Kelima, Keadilan Sosial. Pada sila ini terkandung maksud untuk keadilan dan kemakmuran sosial, jadi bukan keadilan dan kemakmuran individu. Hanya dalam suatu masyarakat yang makmur berlangsung keadilan sosial.
  Sebagai bukti bahwa (ideologi) Pancasila mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, Soekarno mengajak semua unsur (golongan) yang ada di Indonesia dalam pidatonya itu.

 Mereka yang ikut di belakang Soekarno pada waktu itu adalah: para pejabat tinggi dan para politisi. Mereka terdiri atas para panglima militer, ulama besar dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Ada pimpinan Partai Komunis Indonesia, ada perwakilan dari golongan Katolik dan Protestan, dan ada pula sejumlah pimpinan dari golongan nasionalis (PNI dan lain-lain). Diikutsertakan dalam delegasi ke SU PBB itu adalah wakil buruh, tani, wakil golongan perempuan, dan wakil golongan cendekiawan.
Mengingat Pancasila, terutama demokrasi yang menitikberatkan musyawarah-mufakat, yang tidak ada dalam demokrasi Barat, maka Soekarno mengajak supaya bangsa-bangsa di dunia mengikuti ideologi Pancasila. Demikianlah kata Soekarno dalam  sidang itu, ‘Cara musyawarah ini dapat dijalankan, karena wakil-wakil bangsa kami berkeinginan agar cara-cara itu dapat berjalan….. semua menginginkannya, karena semuanya menginginkannya tercapainya tujuan jelas dari Pancasila, dan tujuannya yang jelas itu ialah masyarakat adil dan makmur.’

Dewasa ini, alih-alih Pancasila bisa diterima bangsa-bangsa di dunia, nasib ideologi Pancasila pun di dalam negeri masih dalam pertaruhan. Penyelewengan terhadap Pancasila mulai kentara di era Orde Baru. Pancasila telah dijadikan instrumen politik untuk menjaga status quo. Pancasila telah dijadikan asas tunggal. Yaitu satu-satunya asas yang menjadi dasar untuk hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat, termasuk dalam asas Politik.

Pancasila kemudian dijadikan tafsir yang bersifat monolitik, direktif, kaku, dan berorientasi ‘menghukum’ lawan-lawan politik pemerintah. Ada usaha, memang, untuk mengembalikan Pancasila berikut tafsirnya, sesuai dengan semangat para pejuang kemerdekaan, Pancasila yang dikehendaki Soekarno, Pancasila yang ditawarkan ke Sidang Umum PBB 30 September 1960. Tetapi, kondisi sekarang sudah berbeda dengan kondisi ketika Soekarno masih berkuasa. Indonesia sekarang, bahkan mulai Orba berkuasa, sudah dicengkram oleh kekuatan Neoliberalisme (penjajah baru yang lebih masif dan canggih dibandingkan dengan nenek moyangnya, Imperialisme dan Kapitalisme).

Kelebihan Lainya :  pancasila sebagai ideologi memberi kedudukan seimbang kepada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

BUTIR BUTIR PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. Persatuan Indonesia
1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Pesan Tersirat :
Sumber : http://www.isomwebs.com
Check

Dapatkan informasi lain di web

• mestimoco.com (tentang berbagai informasi)
• kepanjen.info (informasi seputar kepanjen)
• kabmalang.com (seputar kabupaten malang)
• malangkota.com (kabar malang raya)

Read More … Ideologi Pancasila dibanding Ideologi Lain

Agamanisasi Politik

Amalkan Pancasila Mulai Diri Sendiri

Copas dari tulisan : Yusak Manuputty

Agamaisasi Politik

Memanfaatkan agama untuk meraih kekuasaan memang selalu “trend” di Indonesia. Lihatlah bagaimana politisi menggunakan “gelar Haji” atau “gelar Hajjah” untuk membangun citra sebagai politisi saleh.

Lihat pula bagaimana politisi saat kampanye, mereka selalu mengajak tokoh-tokoh agama dengan “gelar Kyai” atau “Ustad” untuk menjadi bagian dari tim sukses atau sebagai juru kampanye.

Bahkan demi berdirinya Khalifah di Indonesia, mereka membentuk organisasi masyarakat (Ormas) yang secara terbuka mendukung “agamaisasi politik”, meskipun klasifikasinya bisa lebih diperinci namun benang merah dari agenda mereka dapat dikatakan sama.

Ormas-ormas itu antara lain: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad Ahlussunnah Waljamaah, Gerakan Islam Reformis (GARIS), Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami), Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT), Laskar Mujahidin dan masih banyak lagi.

Tujuan ormas-ormas diatas adalah kaderisasi, indoktrinasi dan rasionalisasi mengenai Khalifah sekaligu sepaket dengan Syariah Islam sebagai satu-satunya solusi untuk menjawab carut marut yang mendera bangsa ini. Mereka sangat percaya Syariah Islam dan Khilaffah adalah tatanan ideal bagi bangsa Indonesia untuk meraih kesejahteraan dan keadilan.

Agamaisasi Politik Gagal Total

Namun, agenda Agamaisasi politik di Indonesia yang diduga berkoalisi dengann organisasi Islam transnasional seperti Ihwanul Muslimin, Tandhimul Jihad, dan paham Wahabi ini ternyata Gagal Total.

Kegagalan agenda tersebut dikarenakan mayoritas Islam di Indonesia menolak wacana Islamisasi Politik, mereka sudah nyaman dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Menurut Islam Pancasilais, problem bangsa ini solusinya bukan mengganti ideology, melainkan revitalisasi Pancasila.

Walau agenda Islamisasi Politik ini gagal total pada level Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, kegigihan mereka berbuah manis melalui peraturan daerah (perda). Keberhasilan ini dikarenakan politisi daerah masih percaya bahwa Politisasi agama sangat menguntungkan bagi mereka.

Hasilnya kita bisa lihat, perda-perda bernuansa syariah Islam itu pun gagal total, karena bagi para politisi, yang penting meraih kekuasaan, soal apakah perda-perda itu efektif, rata-rata mereka tidak peduli, bagi kepala daerah yang penting bagi-bagi hasil proyek jalan terus, mengenai perda syariah itu hanya topeng belaka.

Maka, Agamaisasi politik sesungguhnya hanya memanfaatkan umat demi kepentingan politisi, tidak ada yang murni bertujuan sesuai dengan keluhuran Islam, bagi politisi di Indonesia yang penting hanya satu hal, Uang,

- YM -

Pesan Tersirat :

Check

Dapatkan informasi lain di web

• mestimoco.com (tentang berbagai informasi)
• kepanjen.info (informasi seputar kepanjen)
• kabmalang.com (seputar kabupaten malang)
• malangkota.com (kabar malang raya)

Read More … Agamanisasi Politik

Dukung Voting KOMODO

Amalkan Pancasila Mulai Diri Sendiri

Dukungan masyarakat untuk memenangkan komodo sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia baru (New 7 Wonder) makin meluas. Keterlibatan artis dan sejumlah pengusaha dalam kampanye penggalangan dukungan membuat vote untuk komodo melonjak tajam.

  

Tetapi tahukah anda kita kalah oleh sekedar kadal air malaysia? Ayo vote.. dukung agar bangsa ini masih memiliki kebanggaan

 
Info : PEROLEHAN SEMENTARA VOTE NEW7WONDERS (5 Besar) :
 

1. KADAL AIR (MALAYSIA)
- 46.643.507 suara sms
 

2. GAJAH HITAM (THAILAND)
- 43.976.151 suara sms
 

3. PULAU KOMODO (INDONESIA)
- 40.421.843 suara sms
 

4. BURUNG DEIL (AFRIKA)
- 34.800.619 suara sms
 

5. IKAN STEDDO (NEW ZEALAND)
- 27.617.994 suara/sms
 

Ayo Vote PULAU KOMODO..
Caranya : Ketik KOMODO kirim sms ke 9818. Saat ini sdh GRATIS sms utk semua Operator Seluler.

 
Penduduk Indonesia 240 juta. Hanya 1 org 1 sms saja kita sdh menang.
 

- Batas waktu tgl 11 Nov 2011

KURANG .09. Hari lagi . 

vote dan sebarkan

Pesan Tersirat :

Check

Dapatkan informasi lain di web

• mestimoco.com (tentang berbagai informasi)
• kepanjen.info (informasi seputar kepanjen)
• kabmalang.com (seputar kabupaten malang)
• malangkota.com (kabar malang raya)

Read More … Dukung Voting KOMODO

Islam: Semangat Sumpah Pemuda yang Dilupakan

Amalkan Pancasila Mulai Diri Sendiri

Hari ini 80 tahun yang lalu, para pemuda Indonesia dengan berbagai latar belakang suku, agama, ras dan aliran berkumpul menyatukan tekad: menyingkirkan perbedaan dan bersatu melawan kolonialisme dan imperialisme.

Ikrar yang di bangku-bangku sekolah kita diajarkan sebagai Sumpah Pemuda ini, merupakan kali pertama beragam masyarakat yang hari ini disebut sebagai bangsa Indonesia, secara resmi menyatakan dirinya sebagai satu bangsa, yang bertanah air satu dan berbahasa satu.

Bagaimanapun, semangat kebangsaan ini merupakan kristalisasi dari berbagai jiwa dan fikiran bangsa ini yang terdiri dari berbagai suku bangsa, aliran dan agama tadi. Semangat persatuan dan kesatuan kebangsaan ini merupakan buah dari kristalisasi berbagai faham dan aliran. Maka, dengan kesadaran akan sejarah dan keragaman bangsa ini, kita mengerti bahwa semangat kebangsaan yang dimanifestasikan dalam Sumpah Pemuda bukan hanya milik kaum nasionalis sekuler yang sejak awal memiliki fikiran dan pola perjuangannya sendiri, atau hanya milik kelompok kiri yang juga memiliki dasar dan cita-cita perjuangannya sendiri. Demikian pula, Sumpah Pemuda bukan hanya milik Ummat Islam Bangsa Indonesia dengan aqidah dan syari'atnya.

Maka, setiap kelompok memiliki hak yang sama dalam mewarnai Indonesia merdeka hari ini, karena setiap kelompok juga tentunya punya dasar dan cita-citanya sendiri, punya gambaran negara dan masyarakat idealnya masing-masing, yang untuk mencapai cita-citanya itu diawali dengan menyatukan tekad sebagai bangsa yang satu - melawan dominasi bangsa asing yang menjajah Indonesia.

Perlawanan terhadap penjajahan (kolonialisme-imperialisme) bangsa asing inilah yang menjadi persamaan di tengah keragaman kelompok masyarakat tadi, menjadi perekat dan pemersatu. Maka di tengah perbedaan dan keragaman pendapat yang ada di masyarakat kita hari ini, perlawanan terhadap penjajahan bangsa asing atas jiwa dan raga bangsa Indonesia, perlawanan terhadap kekuasaan imperialis atas tanah, tambang dan tenaga kerja rakyat Indonesia merupakan satu-satunya kunci yang bisa mengikat kebhinekaan suku, agama, ras serta aliran tadi.

Penyesatan opini yang mempropagandakan bahwa semangat kebangsaan, yang salah satunya diwakili oleh Sumpah Pemuda, hanya identik dengan semangat nasionalisme sekuler, seperti umum terjadi saat ini sudah merupakan pengkhianatan atas semangat Sumpah Pemuda, tapi, pengkhianatan yang lebih besar adalah penyelewengan semangat kebangsaan yang membebaskan negeri ini dari cengkraman penjajah, menjadi semangat liberalisasi yang mengobral setiap jengkal tanah yang diperjuangkan dengan darah dan air mata rakyat Indonesia untuk dikuasai oleh kaum imperialis asing.

Privatisasi aset-aset bangsa (tanah, tambang, perbankan, dan BUMN-BUMN), Perumusan UU Anti Terorisme dan pembentukan Densus 88 Anti Teror yang dilakukan demi memenuhi titah Imperialis AS seperti dipertontonkan oleh rezim neo-liberal dan para pendukung liberalnya saat ini jelas merupakan pengkhianatan atas landasan persatuan dan kesatuan tadi, yang jika sikap ini terus dipertahankan, maka bagi kita ummat Islam yang mencintai kebebasan dan kemerdekaan sejati, kita tidak punya beban apapun untuk melepaskan diri dari pengkhianatan semacam ini. Karena jika persatuan dengan para pengkhianat ini justru menyeret kita pada penghambaan kepada imperialis penindas, jelas persatuan dalam kezaliman semacam ini wajib ditinggalkan, karena Islam jelas mengingkari dan menolak semua jenis penghambaan manusia atas manusia!

Wallahu a'lam

Pesan Tersirat :

Check

Dapatkan informasi lain di web

• mestimoco.com (tentang berbagai informasi)
• kepanjen.info (informasi seputar kepanjen)
• kabmalang.com (seputar kabupaten malang)
• malangkota.com (kabar malang raya)

Read More … Islam: Semangat Sumpah Pemuda yang Dilupakan

Sarekat Dagang Islam

Amalkan Pancasila Mulai Diri Sendiri

Pada tanggal 16 Oktober 1905 adalah berdirinya Sarekat Perdagangan Islam (SDI). SDI dimulai dari aturan pedagang non-pribumi yang mendominasi perdagangan dalam negeri, sehingga organisasi ingin menghalau perdagangan yang tidak sehat. Pedagang pribumi jatuh korban kontrol non-pribumi pedagang. Mereka terus untuk perdagangan perusahaan dan bersaing dengan pedagang lokal.

Islam perdagangan SI (SDI) untuk mencapai tidak hanya sebagai sebuah organisasi untuk kesejahteraan ekonomi negara, tetapi dalam politik SDI sebagai berbahaya oleh pemerintahan kolonial Belanda. Organisasi ini dengan cepat meluas ke hampir seluruh penjuru nusantara untuk semua lapisan masyarakat. SDI adalah aktif tidak hanya untuk perbaikan dalam perekonomian, namun menuntut kemerdekaan bangsa. Ini telah beku perbaikan dalam tubuh setelah SDI membawa pada bulan Agustus 1912. Akhirnya, organisasi undang-undang ini, yang disahkan oleh akta notaris di Surabaya pada tanggal 10 September 1912. Dalam keputusannya, organisasi, untuk menghapus kata "perdagangan", sehingga para pemimpin Islam SI (SI) dengan sebagai Haji Oemar Tjokroaminoto Kata SI.

Kolonisasi dengan praktek bahwa orang menekan Belanda terus menolak keras untuk mewujudkan negara SI, kebenaran dan keadilan. SI untuk reformasi dan perbaikan di tubuh organisasi ini.

Pesan Tersirat :

Check

Dapatkan informasi lain di web

• mestimoco.com (tentang berbagai informasi)
• kepanjen.info (informasi seputar kepanjen)
• kabmalang.com (seputar kabupaten malang)
• malangkota.com (kabar malang raya)

Read More … Sarekat Dagang Islam

HOS Tjokroaminoto

Amalkan Pancasila Mulai Diri Sendiri 

HOS Tjokroaminoto merupakan salah satu pahlawan pergerakan nasional. Beliau adalah pemimpin organisasi Sarekat Islam (SI) yang pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Beliau bergabung dengan SI pada bulan Mei 1912. Ia banyak berjasa dalam meningkatkan kesadaran dan nasionalisme Bangsa Indonesia. Kiprahnya di Sarekat Islam juga banyak mengilhami generasi sesudahnya. Selain mengobarkan semangat kebangsaan, ia juga berjuang meningkatkan harkat dan martabat kaum pribumi di bidang perekonomian.

HOS Tjokroaminoto banyak melakukan pengkaderan terhadap generasi muda, sehingga muncullah nama-nama tokoh seperti Soekarno (berhaluan nasionalis), Muso (berhaluan komunis), Kartosuwiryo (berhaluan Islam garis keras). Pada perkembangan selanjutnya, Muso menjadi otak dari pemberontakan PKI di Madiun, dan Kartosuwiryo menjadi pelopor gerakan DI/TII yang ingin membentuk Negara Islam Indonesia.

Tjokroaminoto mempunyai keyakinan yang teguh, bahwa negara dan bangsa kita tak akan mencapai kehidupan jang adil dan makmur, pergaulan hidup jang aman dan tenteram, selama keadilan sosial belum dapat berlaku atau dilakukan mendjadi hukum dalam negara kita, sekalipun sudah merdeka. Terbukti sekarang, sekalipun kita sudah merdeka dan berdaulat bernaung di bawah pandji-pandji sang merah putih, namun rakjat jelata jang berpuluh-puluh juta jumlahnja belum merasakan kenikmatan dan kelezatan dalam kehidupan sehari-harinja. Rakyat masih tetap menderita berbagai kesulitan dan kemelaratan. Banyak timbul kekacauan, kekerasan, perampokan, penculikan dan pembunuhan, yang seolah-olah telah menjadi peristiwa sehari-hari. Sementara, bisa dikatakan tidak ada perhatian yang baik dan adil dari pihak pemerintah terhadap berbagai masalah tersebut.

Di kota-kota besar nampak pula kerusakan moral atau budi pekerti bangsa kita. Korupsi tampaknya sudah menjadi masalah sehari-hari, bahkan mungkin sudah menjadi bagian dari pekerjaan seseorang. Narkoba dan seks bebas juga sudah menjadi gaya hidup sebagian masyarakat. Tak ada kendali di dalam pikiran dan akal mereka yang dapat menahan hawa nafsunya. Ini semuanya, yang oleh Tjokroaminoto dikatakan “Jahiliyah modern”.

“Kalau alat-alat pemerintah RI yang memegang tampuk kekuasaan pemerintahan, baik pihak atasan maupun sampai bawahan sudah tidak takut lagi kepada hukuman Allah, yakinlah Negara akan rusak dan hancur dengan sendirinya, sebab segala perbuatan jahat, korupsi, penipuan, suapan dan sebagainya yang terang-terang merugikan Negara, dikerjakan dengan aman oleh mereka itu sendiri, rakyat mengerti sebab rakyat yang menjadi korban” (Petikan kata Wondoamiseno, Sekjen PSSI 1950)

Raden Hadji Oemar Said Tjokroaminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur, 6 Agustus 1882. Tjokroaminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama R.M. Tjokroamiseno, salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Kakeknya, R.M. Adipati Tjokronegoro, pernah juga menjabat sebagai bupati Ponorogo.

“Sang raja tanpa mahkota”, begitulah kaum Kompeni Belanda menyebutnya, lihai cerdas, dan bersemangat. Ditakuti dan juga disegani lawan-lawan politiknya. Perjuangannya dalam membela hak kaum pribumi, benar-benar menempatkan dirinya menjadi seorang tokoh yang benar-benar dihormati. Terlahir dari keluarga bangsawan tak membuatnya bersikap angkuh, justru karena itulah ia akhirnya menjadi sebuah motor penggerak kemerdekaan bagi Indonesia, disaat semua manusia tertidur dalam belaian kompeni Belanda. Dialah tokoh politik yang berhasil menggabungkan retorika politik melawan penjajah Belanda dengan ideologi kebangsaan, sehingga mengenyahkan penjajah dari bumi Nusantara.

Setelah menamatkan studi di Oplayding School Foor Inladishe Ambegtenaren (OSVIA), sekolah pegawai pemerintahan pribumi Magelang, ia mengikuti jejak kepriayian ayahnya sebagai pegawai pangreh praja. Walaupun, akhirnya ia tinggalkan karena muak dengan kebiasaan sembah jongkok yang baginya sangat melecehkan.

Tahun 1905 Cokro pindah ke Surabaya dan bekerja pada perusahaan dagang, di samping ia juga belajar di sekolah malam Hogore Burger School. Bersama istrinya, Suharsikin, ia mendirikan kos-kosan di rumahnya. Melalui rumah kos inilah Cokro menyalurkan ilmunya dalam agama, politik dan berorasi, yang akhirnya menjadi cikal bakal pembentukan tokoh-tokoh penting di Indonesia. Istrinya,  R. A. Suharsikin adalah cermin perempuan yang selalu memberikan bantuan moril. Sudah menjadi kebiasaannya, jika suaminya bepergian untuk kepentingan perjuangannya, istri yang sederhana dan prihatin ini mengiringi suaminya dengan sholat tahajud, dengan puasa, dan doa. Perbedaan ideologi dari para muridnya, secara tidak langsung memberikan warna sendiri bagaimana secara aktif ide-ide, ilmu dan gagasan Cokro menghujam ke dada mereka. Walaupun dengan pemahaman yang beraneka ragam, sesuai dengan latar belakang, pendidikan dan pekerjaannya masing masing. Jadi, pertarungan Soekarno, Kartosuwirjo dan Muso-Alimin sejatinya adalah pertarungan tiga murid dari seorang guru Cokroaminoto. Hal ini mengisyaratkan bahwa adanya perbedaan tafsir para murid terhadap guru, yang kemudian mendorong kecenderungan yang berbeda pula.

Untuk merealisasikan perjuangan menuntut Indonesia merdeka, ia masuk ke dalam Sarekat Dagang Islam (SDI) yang saat itu dipimpin oleh H.Samanhudi di Solo. SDI adalah sebuah pergerakan pertama Indonesia yang menggelorakan semangat kemerdekaan. Bukan Budi Utomo seperti yang diketahui saat ini, karena SDI lahir lebih muda yakni pada tahun 1905. Pendistorsian sejarah semacam ini jelas kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang tidak sepaham, untuk mengaburkan perjuangan Indonesia secara nasional oleh SDI. Karena memang tujuan SDI adalah kemerdekaan. Semenjak masuknya Cokro ke dalam SDI, SDI berubah menjadi sebuah organisasi yang besar dan menakutkan bagi kolonial. Kemahirannya serta kepiawaiannya berpolitik dalam menyuarakan kemerdekaan Indonesia dan memihak kepentingan rakyat, membuat SDI begitu di gandrungi rakyat pribumi. Terlebih setelah SDI berubah menjadi SI dan ia menjadi pemimpin SI. Lewat Cokro tujuan SI mulai diperjelas, yakni kemerdekaan Indonesia.

Karena aktivitas politiknya, Belanda akhirnya menangkap Cokro pada tahun 1921, karena dikhawatirkan akan membangkitkan semangat perjuangan rakyat pribumi, walaupun akhirnya dibebaskan pada tahun 1922. Pada tanggal 14-24 juni 1916 diadakanlah kongres nasional pertama di Bandung. Di dalam kongres tersebut, Cokro mengupas tentang pembentukan bangsa dan pemerintahan sendiri. Sebuah langkah yang sangat berani saat itu, karena bagi rakyat pribumi kemerdekaan adalah hal yang tabu untuk disampaikan. Suatu langkah politik yang benar-benar berani. Cokro membangun opini rakyat yang belum mengerti politik untuk berpihak terhadap perjuanganya. Yaitu menuntut Indonesia merdeka.

Di tengah pemerintah kolonial yang masih kuat, apalagi saat itu Belanda masih menerapkan peraturanReegerings Reglement (RR) sebuah peraturan yang berisi larangan berpolitik, berkumpul untuk membahas perjuangan kemerdekaan. Yang otomatis Cokro saat itu harus berhadapan dengan dua lawan, yaitu Belanda dan Pangreh Praja yang menjadi kaki tangan Belanda.

Roh Cokro akan masih terus bergerak menjadi spirit perjuangan, ketika kebangsaan diartikulasikan sebagai penggerak yang aktif, tidak statis. Yang mengatakan, “Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid , sepintar-pintar siasat”. Beliau wafat pada tanggal 17 Desember 1934 di Yogyakarta, dan dimakamkan di TMP Pekuncen, Yogyakarta. (Biografi Tokoh)

Pesan Tersirat :

Check

Dapatkan informasi lain di web

• mestimoco.com (tentang berbagai informasi)
• kepanjen.info (informasi seputar kepanjen)
• kabmalang.com (seputar kabupaten malang)
• malangkota.com (kabar malang raya)

Read More … HOS Tjokroaminoto

Tiga Acara Peringatan di Wagir

Amalkan Pancasila Mulai Diri Sendiri

Bertempat di pertigaan Dusun Kenogo Desa SumberSuko Kecamatan Wagir, bersama masyarakat desa yang melaksanakan 3 acara peringatan yaitu HUR Kemerdekaan ke-66 Republik Indonesia, Halal bi Halal dan penyongsong peringatan Sumpah Pemuda yang di adakan pada hari Minggu dan Senin tanggal 9 dan 10 Oktober 2011.

• in

Didalam acara hari minggu malam diisi dengan ceramah budaya dan agama, penceramah budaya Djati Kusumo memberikan pencerahan tentang kewajiban warga negara untuk membangun negeri, dan dalam ceramah yang disampaikan diingatkan kepada para pemuda dan pemudi Desa Sumber Suko yang telah di sekolahkan oleh orang tuanya di kota dan lulus untuk kembali ke desanya untuk meningkatkan pembangunan di tanah kelahirannya.

Penceramah ke-dua Abd Azis menyampaikan bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, untuk itu manusia diciptakan untuk saling melengkapi dalam mengelola dunia. Disampaikan pula pentingnya rasa persatuan dan kesatuan dalam mengisi kemerdekaan dan masyarakat diingatkan bahwa Indonesia merdeka bukan hanya diperjuangkan oleh orang jawa saja, kalimantan saja, beragama Islam saja, Hindu saja tetapi Indonesia merdeka karena bersatunya rakyat dari Sabang hingga merauke dengan berbagai suku, ras agama,

Pesan Tersirat :

Checkkat desa

Dapatkan informasi lain di web

• mestimoco.com (tentang berbagai informasi)
• kepanjen.info (informasi seputar kepanjen)
• kabmalang.com (seputar kabupaten malang)
• malangkota.com (kabar malang raya)

Read More … Tiga Acara Peringatan di Wagir

HOS Tjokroaminoto Pendidik Politik Bapak Bangsa

Amalkan Pancasila Mulai Diri Sendiri

Beliau adalah pemimpin organisasi Sarekat Islam (SI) yang pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Ia banyak berjasa dalam meningkatkan kesadaran dan nasionalisme Bangsa Indonesia. Kiprahnya di Sarekat Islam juga banyak mengilhami generasi sesudahnya. HOS Tjokroaminoto banyak melakukan pengkaderan terhadap generasi muda, sehingga muncullah nama-nama tokoh seperti Soekarno (berhaluan nasionalis), Muso (berhaluan komunis), Kartosuwiryo (berhaluan Islam garis keras). Pada perkembangan selanjutnya, Muso menjadi otak dari pemberontakan PKI di Madiun, dan Kartosuwiryo menjadi pelopor gerakan DI/TII yang ingin membentuk Negara Islam Indonesia.

Tjokroaminoto mempunyai keyakinan yang teguh, bahwa negara dan bangsa kita tak akan mencapai kehidupan yang adil dan makmur, pergaulan hidup yang aman dan tenteram, selama keadilan sosial belum dapat berlaku atau dilakukan menjadi hukum dalam negara kita, sekalipun sudah merdeka. Rakyat masih tetap menderita berbagai kesulitan dan kemelaratan. Banyak timbul kekacauan, kekerasan, perampokan, penculikan dan pembunuhan, yang seolah-olah telah menjadi peristiwa sehari-hari. Di kota-kota besar nampak pula kerusakan moral atau budi pekerti bangsa kita. Korupsi tampaknya sudah menjadi masalah sehari-hari, bahkan mungkin sudah menjadi bagian dari pekerjaan seseorang. Narkoba dan seks bebas juga sudah menjadi gaya hidup sebagian masyarakat. Tak ada kendali di dalam pikiran dan akal mereka yang dapat menahan hawa nafsunya. Ini semuanya, yang oleh Tjokroaminoto dikatakan “Jahiliyah modern”.

“Kalau alat-alat pemerintah RI yang memegang tampuk kekuasaan pemerintahan, baik pihak atasan maupun sampai bawahan sudah tidak takut lagi kepada hukuman Allah, yakinlah Negara akan rusak dan hancur dengan sendirinya, sebab segala perbuatan jahat, korupsi, penipuan, suapan dan sebagainya yang terang-terang merugikan Negara, dikerjakan dengan aman oleh mereka itu sendiri, rakyat mengerti sebab rakyat yang menjadi korban” (Petikan kata Wondoamiseno, Sekjen PSSI 1950)

Raden Hadji Oemar Said Tjokroaminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur, 6 Agustus 1882. Tjokroaminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama R.M. Tjokroamiseno, salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Kakeknya, R.M. Adipati Tjokronegoro, pernah juga menjabat sebagai bupati Ponorogo.

Ditakuti dan juga disegani lawan-lawan politiknya. Perjuangannya dalam membela hak kaum pribumi, benar-benar menempatkan dirinya menjadi seorang tokoh yang benar-benar dihormati. Dialah tokoh politik yang berhasil menggabungkan retorika politik melawan penjajah Belanda dengan ideologi kebangsaan, sehingga mengenyahkan penjajah dari bumi Nusantara.

Walaupun, akhirnya ia tinggalkan karena muak dengan kebiasaan sembah jongkok yang baginya sangat melecehkan.

Tahun 1905 Cokro pindah ke Surabaya dan bekerja pada perusahaan dagang, di samping ia juga belajar di sekolah malam Hogore Burger School. Bersama istrinya, Suharsikin, ia mendirikan kos-kosan di rumahnya. Melalui rumah kos inilah Cokro menyalurkan ilmunya dalam agama, politik dan berorasi, yang akhirnya menjadi cikal bakal pembentukan tokoh-tokoh penting di Indonesia. Suharsikin adalah cermin perempuan yang selalu memberikan bantuan moril. Sudah menjadi kebiasaannya, jika suaminya bepergian untuk kepentingan perjuangannya, istri yang sederhana dan prihatin ini mengiringi suaminya dengan sholat tahajud, dengan puasa, dan doa. Perbedaan ideologi dari para muridnya, secara tidak langsung memberikan warna sendiri bagaimana secara aktif ide-ide, ilmu dan gagasan Cokro menghujam ke dada mereka. Walaupun dengan pemahaman yang beraneka ragam, sesuai dengan latar belakang, pendidikan dan pekerjaannya masing masing. Jadi, pertarungan Soekarno, Kartosuwirjo dan Muso-Alimin sejatinya adalah pertarungan tiga murid dari seorang guru Cokroaminoto. Untuk merealisasikan perjuangan menuntut Indonesia merdeka, ia masuk ke dalam Sarekat Dagang Islam (SDI) yang saat itu dipimpin oleh H.Samanhudi di Solo. SDI adalah sebuah pergerakan pertama Indonesia yang menggelorakan semangat kemerdekaan. Bukan Budi Utomo seperti yang diketahui saat ini, karena SDI lahir lebih muda yakni pada tahun 1905. Pendistorsian sejarah semacam ini jelas kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang tidak sepaham, untuk mengaburkan perjuangan Indonesia secara nasional oleh SDI. Karena memang tujuan SDI adalah kemerdekaan. Semenjak masuknya Cokro ke dalam SDI, SDI berubah menjadi sebuah organisasi yang besar dan menakutkan bagi kolonial. Kemahirannya serta kepiawaiannya berpolitik dalam menyuarakan kemerdekaan Indonesia dan memihak kepentingan rakyat, membuat SDI begitu di gandrungi rakyat pribumi. Terlebih setelah SDI berubah menjadi SI dan ia menjadi pemimpin SI. Karena aktivitas politiknya, Belanda akhirnya menangkap Cokro pada tahun 1921, karena dikhawatirkan akan membangkitkan semangat perjuangan rakyat pribumi, walaupun akhirnya dibebaskan pada tahun 1922. Di dalam kongres tersebut, Cokro mengupas tentang pembentukan bangsa dan pemerintahan sendiri. Sebuah langkah yang sangat berani saat itu, karena bagi rakyat pribumi kemerdekaan adalah hal yang tabu untuk disampaikan. Suatu langkah politik yang benar-benar berani. Cokro membangun opini rakyat yang belum mengerti politik untuk berpihak terhadap perjuanganya. Yaitu menuntut Indonesia merdeka.

Di tengah pemerintah kolonial yang masih kuat, apalagi saat itu Belanda masih menerapkan peraturan Reegerings Reglement (RR) sebuah peraturan yang berisi larangan berpolitik, berkumpul untuk membahas perjuangan kemerdekaan. Yang otomatis Cokro saat itu harus berhadapan dengan dua lawan, yaitu Belanda dan Pangreh Praja yang menjadi kaki tangan Belanda.

Roh Cokro akan masih terus bergerak menjadi spirit perjuangan, ketika kebangsaan diartikulasikan sebagai penggerak yang aktif, tidak statis. Beliau wafat pada tanggal 17 Desember 1934 di Yogyakarta, dan dimakamkan di TMP Pekuncen, Yogyakarta. 

Pesan Tersirat : Roh Cokro akan masih terus bergerak menjadi spirit perjuangan

Check

Dapatkan informasi lain di web

• mestimoco.com (tentang berbagai informasi)
• kepanjen.info (informasi seputar kepanjen)
• kabmalang.com (seputar kabupaten malang)
• malangkota.com (kabar malang raya)

Read More … HOS Tjokroaminoto Pendidik Politik Bapak Bangsa

Politisasi Pancasila

Amalkan Pancasila Mulai Diri Sendiri

Oleh : Paulus Mujiran, S.sos, Msi | 01-Okt-2011, 09:27:10 WIB

KabarIndonesia - Menyambut peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober perbincangan mengenai Pancasila berada pada titik nadir terendah. Penghapusan pendidikan Pancasila dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi membuat Pancasila hilang dari percaturan. Penghapusan pendidikan Pancasila menjadi negeri ini seolah berjalan menuju ketidakpastian. Sebentar lagi peringatan hari kesaktian Pancasila pun hanya tinggal kenangan. Dihapuskannya Pendidikan Pancasila menyebabkan berkembangnya paham radikalisme, melunturnya semangat toleransi dan kegotong-royongan, serta berkembang suburnya ketidakadilan. Rakyat dan terutama generasi muda seperti tidak punya pegangan. Paham radikalisme yang merupakan anak kandung aksi-aksi terorisme juga berkembang pesat.. Penghapusan Pendidikan Pancasila di satu sisi dan pada sisi yang lain politisasi Pancasila menjadi sebab makna sila-sila Pancasila kian memudar. Celakanya politisasi Pancasila terus dilakukan elit kekuasaan sejak era Orde Lama hingga era Orde Baru bahkan di era reformasi. Bentuknya memberangus sila-sila yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sendiri. Pada era Orde Lama Pancasila ditempatkan sebagai menara gading yang menjadi pusat devosi anak-anak bangsa. Hari lahir Pancasila dan ketokohan Sukarno sebagai penggagas Pancasila demikian dibesar-besarkan hingga terdapat kesan bahwa antara Pancasila dan Sukarno tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hari lahirnya Pancasila 1 Juni diperingati sebagai peringatan wajib. Meski terkesan menjunjung tinggi Pancasila namun pada kenyataan para elit waktu itu pun tidak menghargai Pancasila. Ini tampak misalnya dalam perubahan bentuk negara yang terang-terangan berlawanan dengan nilai dan semangat yang terkandung dalam Pancasila yakni Persatuan Indonesia. Berkembangnya Partai Komunis Indonesia (PKI) juga menjadi bukti tidak dihayatinya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Penyimpangan kekuasaan seperti Demokrasi Terpimpin menjadi bukti Pancasila di era Orde Lama hanyalah dijadikan simbol namun tidak mampu menyentuh elit politiknya. Kemiskinan dan kesenjangan sosial tetap merata pada era ini. Demikian pun beralih pada era Orde Baru Soeharto masih mempergunakan Pancasila sebagai jargon politiknya. Hanya bedanya pada permulaan Orde Baru berkuasa, Soeharto melakukan desukarnoisasi dengan mengubur hidup-hidup semua yang berbau Sukarno termasuk Pancasila. Maksud Soeharto melakukan desukarnoisasi adalah menghilangkan ingatan anak-anak bangsa ini akan Sukarno yang dipandang menjadi rival penting Orde Baru. Peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni pun dilarang oleh Komkamtib dan digantikan dengan peringatan hari kesaktian Pancasila pada 1 Oktober. Soeharto menjadikan 1 Oktober 1965 sebagai tonggak penting karier politiknya. Tidak berhenti sampai disitu saja Soeharto menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Pengajaran Pancasila diwajibkan di semua jenjang pendidikan melalui indoktrinasi. Ancaman komunisme dibesar-besarkan dengan doktrin bernama Penataran P-4 yang lebih bernuansa pemaksaan agar semua mendukung Soeharto dan Orde Barunya. Pancasila di era Orde Baru ditempatkan di menara gading yang tidak tersentuh. Sejarah pun dibelokkan hanya demi kepentingan rezim. Semua yang berani mengutak-atik Pancasila pasti dibinasakan. Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998 beralih kepada orde reformasi. Tidak kalah trengginas dengan orde sebelumnya agar mendapat dukungan dan simpati rakyat semua yang berbau Orde Baru termasuk Pancasila ditanggalkan. Mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dihapuskan dan digantikan dengan pelajaran Kewarganegaraan. Penataran P-4 yang wajib diadakan pada era Orde Baru dihilangkan. Model pengajaran yang menekankan pada hafalan ini terbukti tidak mampu membentuk karakter dan perilaku peserta didik. Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan satu-satunya produk yuridis di era reformasi yang merestui Pendidikan Pancasila dihilangkan dari kurikulum pendidikan sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kini ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berada dalam ancaman seperti maraknya aksi terorisme dan berkembangnya ideologi radikal seperti Negara Islam Indonesia (NII) semua orang lantas berpaling diperlukannya Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pengajaran di sekolah. Tentu saja kerinduan akan pendidikan Pancasila harus direspon dengan positif. Memberi tempat kepada Pancasila tentu saja harus dilihat bahwa perjalanan panjang Pancasila hingga menjadi dasar negara harus digali dari saripati sejarah yang panjang termasuk warisan nenek moyang. Pengajaran Pancasila dapat diberikan dengan kemasan baru yang bukan sekedar hafalan yang kering namun lebih mengena dengan kejiwaan peserta didik. Pendidikan Pancasila harus diberikan kemasan baru dan aplikatif ketika hendak diajarkan kembali di sekolah-sekolah. Selain harus aplikatif Pendidikan Pancasila harus dalam kemasan baru tidak dalam rangka mengubur rezim yang dipandang tidak sesuai dengan rezim sekarang. Tidak boleh bahwa Pancasila pada masa lalu dipandang lebih buruk dibandingkan dengan Pancasila pada masa-masa sekarang ini. Biarkan peserta didik menilai sendiri perjalanan sejarah bangsanya dan mengambil poin-poin penting yang berguna dalam kehidupannya kelak. Pendidikan Pancasila dapat diberikan kepada peserta didik dengan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Dengan pendidikan menjadi kesempatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. (*) Paulus Mujiran, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata, tinggal di Semarang Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/

Pesan Tersirat :

Check

Dapatkan informasi lain di web

• mestimoco.com (tentang berbagai informasi)
• kepanjen.info (informasi seputar kepanjen)
• kabmalang.com (seputar kabupaten malang)
• malangkota.com (kabar malang raya)

Read More … Politisasi Pancasila

Ribuan Banser Akan Peringati HKP

Amalkan Pancasila Mulai Diri Sendiri

Bogor - Ribuan anggota kader Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) Nahdlatul Ulama akan melakukan apel akbar di Kota Bogor, untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila (HKP), pada Sabtu (1/10).

Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Bogor, Zaenul Mutaqin, Jumat (30/9), di Bogor, mengatakan, apel akbar Banser tersebut akan diikuti sekitar 3.000 anggota yang berasal dari PC GP Ansor dari berbagai daerah di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan perwakilan dari berbagai daerah se-Indonesia.

Menurut Zaenul, GP Ansor memiliki kepentingan dalam mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan semangat dan cita-cita Pancasila.

Apel akbar anggota Banser dan peringatan Kesaktian Pancasila itu mengusung tema "Gerakan Nasional Hidup Bersama Pancasila."

"Ansor ingin menjamin kehidupan berbangsa sesuai dengan Pancasila dengan menjamin keragaman yang ada di tengah masyarakat," ungkap dia.

Pesan Tersirat :

Check

Dapatkan informasi lain di web

• mestimoco.com (tentang berbagai informasi)
• kepanjen.info (informasi seputar kepanjen)
• kabmalang.com (seputar kabupaten malang)
• malangkota.com (kabar malang raya)

Read More … Ribuan Banser Akan Peringati HKP

Marhaenisme Bisa Hancurkan Neolib

Amalkan Pancasila Mulai Diri Sendiri

Karawang – Ada satu kejutan dalam peringatan Haul ke-108 Bung Karno di Tugu Kebulatan Tekad di Rengasdengklok, Karawang,Putra sulung Bung Karno, Guntur Soekarnoputra yang selama ini tidak pernah muncul dalam kegiatan politik di depan publik dan bahkan tak pernah buka suara sejak rezim Orde Baru hingga kini, tiba-tiba naik ke panggung politik dan bahkan berorasi 'keras' terkait ekonomi kerakyatan.

Guntur yang meski baru sembuh dari penyakit stroke, berbicara lantang dan berwibawa di atas panggung. Di depan seratus ribu massa yang membanjiri lapangan sekitar Monumen Rengasdengklok, Guntur dalam orasinya menyatakan, paham neoliberalisme yang merugikan rakyat akan bisa dikalahkan oleh paham marhaenisme yang diajarkan Bung Karno. Guntur mengimbau warga Indonesia agar memegang teguh ajaran Bung Karno.

"Hakekat marhaenisme adalah gotong royong yang bisa menghancurkan paham neoliberalisme dan kapitalisme. Hanya inilah yang diwariskan oleh Bung Karno sepanjang massa," seru putra sulung mantan Presiden RI Pertama Soekarno ini.

Guntur memaparkan, ajaran marhaenisme adalah praktik ekonomi kerakyatan sosialisme di Indonesia. Paham marhaenisme merupakan paham yang dianut oleh orang yang tertindas seperti kaum buruh, petani dan nelayan. "Kalau RI ingin berdiri tegak, pegang teguh ajaran Bung Karno yaitu ideologi marhaenisme," tegas pria yang memiliki hobi fotografi ini.

Ia mengemukakan, ajaran Marhaenisme adalah pikiran-pikiran dan idiologi Bung Karno yang diwariskan kepada bangsa ini sepanjang massa. "Pegang teguh ajaran Bung Karno jika masyarakat menginginkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil makmur," serunya.

Menurut Guntur, Bung Karno sebagai pemikir dan bapak idiologi, memiliki cita-cita mendirikan masyarakat sosialis yang sifatnya religius. "Sosialis modern yang berKetuhanan Yang Maha Esa. ," tuturnya.

"Pegang teguh ajaran Bung Karnio! Jangan sekali-kali dilepaskan. Meski seribu halilintar menyambar Rengasdengklok, pegang teguh ajaran Bung Karno. Kita jadi satu bangsa yang bermartabat, punya kepribadian, dan merdeka," tegas Guntur.

Lantas, Guntur bertanya kepada massa yang hadir: "Apa Indonesia belum betul-betul merdeka?" Massa pun menjawab: "Belum...! "Kita belum merdeka seratus persen. Menurut Bung Karno, ada tiga hal pokok (merdeka) yaitu, berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan," sahut Guntur. (H2O)

Pesan Tersirat :

Check

Dapatkan informasi lain di web

• mestimoco.com (tentang berbagai informasi)
• kepanjen.info (informasi seputar kepanjen)
• kabmalang.com (seputar kabupaten malang)
• malangkota.com (kabar malang raya)

Read More … Marhaenisme Bisa Hancurkan Neolib

MARHAENISME Dan Kedaulatan Politik

Amalkan Pancasila Mulai Diri Sendiri

MARHAENISME DAN KEDAULATAN POLITIK

(SUDARYANTO)

DIPERSIAPKAN SEBAGAI BAHAN SEMINAR MARHAENISME DAN KEDAULATAN BANGSA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MARHAENISME.COM SOLO

SURAKARTA, 6 JUNI 2011

Pengantar

Saya diminta untuk menyampaikan paparan dengan judul “Marhaen­is­me dan Kedaulatan Politik.” Agar paparan ini dapat mencakup apa yang diindikasi­kan oleh tema seminar (Marhaenisme dan Kedaulatan Bangsa) dan sekaligus ha­rapan yang diinginkan melalui Kerangka Acuan seminar (berjuta-juta rakyat Mar­­haen yang masih kelaparan . . . Kapankah mereka akan memperoleh kedau­lat­an politik dan ekonomi?), maka dalam paparan ini “kedaulatan politik” akan saya bicarakan dalam konteks “negara-bangsa” maupun dalam konteks kedaulat­an politiknya “berjuta-juta rakyat Marhaen” itu.

Tentang Marhaenisme

Marhaenisme adalah faham atau ideologi yang menempatkan kaum marhaen di pusat masalahnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mar­tabat kaum marhaen di dalam wadah Indonesia yang merdeka. Thesis Par­tindo 1933 (lihat Lampiran 1) dapat dipergunakan sebagai titik tolak un­tuk memahami Marhaenisme. Thesis Partindo 1933 apabila dipahami sebagai satu kesatuan dengan tulisan-tulisan dan pidato-pidato Bung Karno, khu­susnya tulisan dan pidato pada akhir dasawarsa 1920an dan awal 1930an, memenuhi syarat sebagai sebuah ideologi. Sayangnya, sampai hari ini tidak ada partai atau lembaga yang melakukan sistematisasi terhadap tulisan dan pidato Bung Karno tersebut agar Marhaenisme dapat dipahami secara lebih cermat dan tidak menimbulkan perdebatan yang tidak perlu. Mudah-mudahan Marhaenisme.Com dapat merintis untuk melakukannya.

(Partindo atau Partai Indonesia adalah partai dan organisasi pertama yang menggunakan Marhaenisme sebagai azasnya. Thesis Partindo 1933 di­putuskan dalam kongresnya yang berlangsung di Yogyakarta pada tahun 1933. Partai Nasional Indonesia ketika didirikan pada tahun 1927 belum berasaskan Marhaenisme. Azas PNI waktu itu adalah Self-help).

Secara singkat dapat dikatakan, Marhaenisme adalah azas dan azas perjuangan (cara perjuangan dalam term Thesis Partindo 1933). Sebagai azas Marhaenisme menghendaki terbangunnya susunan masyarakat dan susunan negeri yang di dalam segala halnya menyelamatkan marhaen; dan sebagai azas perjuangan Marhaenisme adalah cara perjuangan untuk men­capai susunan masyarakat dan susunan negeri yang demikian itu, yang oleh karenanya, harus suatu cara perjuangan yang revolusioner. Marhaenisme adalah azas dan azas perjuangan yang menghendaki hilangnya tiap-tiap ka­pitalisme dan imperialisme.

Azas adalah dasar atau pegangan yang tidak boleh dilepaskan. Mes­ki­pun Marhaenisme itu lahir sebagai penantang terhadap terhadap kolonial­is­me Belanda, sebagai azas, Marhaenisme tidak boleh dilepaskan setelah ke­­mer­dekaan tercapai. Justru setelah kemerdekaan itulah sosio nasionalis­me dan sosio demokrasi harus menjadi pegangan dan landasan untuk mem­bangun susunan pergaulan hidup yang menyelamatkan kaum marhaen. A­zas itu ada­lah azas kebangsaan dan kemarhaenan (DBR halaman 249).

Dengan mengatakan bahwa “azas itu adalah azas kebangsaan dan kemar­haenan,” Bung Karno ingin menegaskan tentang adanya dua aspek yang harus memperoleh perhatian, yaitu aspek kabangsaan dan aspek ke­marhaenan. Oleh karena itu, kedaulatan politik yang sekarang kita bahas harus pula kita bicarakan menurut aspek kebangsaannya (yang menunjuk pa­da kedaulatan politik sebuah negara-bangsa) dan aspek kemarhaenan­nya (yang mengacu pada kedaulatan politik berjuta-juta rakyat marhaen).

Apakah Bangsa Indonesia Berdaulat?

Globalisasi yang digerakkan oleh sekitar 400 negara maya (perusa­ha­an multinasional) telah memudarkan batas-batas antarnegara dalam ber­bagai bidang kehidupan manusia. Dalam bidang politik, makin berku­rang kemampuan negara untuk mengontro kepatuhan warga negara, ka­re­na (1) internasionalisasi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, serta (2) meningkatnya interaksi kontak dan kepentingan pihak-pihak yang ter­libat globalisasi. Di bidang ekonomi, makin sulit bagi suatu negara untuk mempertahankan kebijakan ekonomi yang merdeka, karena secara fak­tual kegiatan ekonomi telah berada di luar batas teritorial negara. Semen­tara itu di bidang kebudayaan, suatu negara tidak mungkin lagi menghin­darkan diri dari pengaruh peradaban global, karena makin intensifnya in­teraksi antarbangsa melalui berbagai media komunikasi yang makin murah dan tersebar luas. Keadaan ini secara keseluruhan mengakibatkan suatu negara makin sulit untuk mempertahankan kedaulatannya.

Situasi obyektif seperti yang digambarkan di atas secara diametral bertentangan dengan semangat Trisakti Tavip (berdaulat dalam politik, ber­dikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan) seba­gai pilar kedaulatan bangsa Indonesia. Liberalisasi perdagangan sebagai inti dari globalisasi telah menjadi arus utama (mainstream) sistem perekono­mi­an dunia saat ini. Kalau bangsa Indonesia mau melaksanakan Trisakti Tavip untuk menegakkan kedaulatannya berarti harus melawan main­stream ini.

Itulah sebabnya, banyak orang mengatakan Trisakti Tavip itu adalah utopia atau sekedar mimpi orang-orang nasionalis di siang bolong. Kita ti­dak perlu cemas menghadapi “ejekan” seperti ini, meskipun juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Utopia adalah khas milik manusia, binatang tidak me­milikinya. Binatang hanya memiliki “dunia real” yang membelenggunya. Se­mentara itu manusia mempunyai “dunia yang mungkin” atau “dunia utopia” yang memimpin dan mendorong manusia untuk mengubah “dunia real”nya. Utopia adalah konstruksi simbolis untuk memotret dan membuat ruang yang mungkin bagi masa depan manusia. Persoalan yang sebenarnya adalah: bagaimana kita mengelola “mimpi” kita itu agar menjadi kenyataan, atau setidak-tidaknya mendekatinya. Adalah menjadi tugas ideologi untuk menstransformasikan tantangan-tantangan yang dihadapi menjadi masa­lah yang dapat dipecahkan oleh cara-cara perjuangannya.

Apakah Rakyat Berdaulat?

Tidak seperti yang diperkirakan banyak orang, Reformasi 1998 ter­nyata tidak membuahkan demokrasi (liberal) model Amerika, melainkan melahirkan suatu rejim yang bisa disebut sebagai rejim polyarchy electoral­ism. Yang saya maksud dengan rejim polyarchy electoralism adalah suatu bangun politik yang dikendalikan oleh elite (politik maupun ekonomi) me­lalui pemilihan umum.

Melalui Reformasi 1998, bangunan politik Orde Baru yang monolitik ditumbangkan dan pintu bagi proses demokratisasi serta penegakan hak asasi manusia dibuka. Gelombang reformasi tersebut telah memecah kon­sentrasi kekuasaan satu polar menjadi beberapa polar kekuasaan yang di­ba­ngun di sekitar tokoh-tokoh berpengaruh, yang menjadi cikal bakal partai-partai yang memegang peranan penting pada era reformasi. Proses demokratisasi di tingkat negara yang tidak segera diikuti oleh proses de­mokratisasi dalam kehidupan internal partai, ditambah lagi dengan besar­nya harapan massa dan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh elite partai, secara bersama-sama menciptakan kondisi bagi terbentuknya kepemim­pinan yang oligarkhis. Dalam kepemimpinan oligarkhis semacam ini, para pemimpin berkomplot untuk membentuk blok kepentingannya sendiri ser­ta melegitimasi sendiri itu sebagai tujuan organisasi.

Gelombang globalisasi yang gencar melanda Indonesia, pada giliran­nya juga membentuk kembali ideologi-ideologi partai dengan menyusup­nya globalisme ke dalam muatan ideologi yang asli, yang pada akhirnya ju­ga mendefinisikan ulang kesadaran para pemimpinnya. Oligarkhi yang ter­bangun dalam partai-partai itu lebih dekat dengan ideologi globalisme, dan dengan mudah dapat mematahkan semangat perjuangan para pendukung­nya yang kurang pengalaman dan kurang pendidikan.

Rent seeking activities sebagai instrument pembentukan kapital me­ru­­pakan salah satu ciri yang menonjol dalam pembangunan teknokratis yang dijalankan Orde Baru. Aktivitas pemburuan rente seperti ini juga me­ru­pa­kan salah satu ciri model developmentalist state yang dijalankan oleh negara-negara Asia Timur, seperti Jepang dan Korea Selatan. Reformasi 1998 yang diakhiri tanpa kemenangan ide­ologis, telah memberi ruang yang cukup luas kepada pemburu rente untuk “menyelamatkan diri” dan ber­meta­morfosa ke dalam orde reformasi. Melalui proses politik yang berjalan setelah Reformasi 1998, khususnya melalui pelaksanaan Pemilu 1999, terbangunlah senyawa organis antara pemburu rente warisan Orde Baru dengan oligakhi partai-partai politik yang tengah bersaing memperebutkan kendali kekuasaan. Senyawa antara pemburu rente dan oligarkhi politik ini­lah yang kemudian mendasari lahirnya rejim polyarchy electoralism sebagai habitat politik yang cocok untuk mempertahankan dan melindungi kepen­tingan mereka melalui penggunaan uang sebagai sumber daya politik yang utama. Mereka muncul sebagai kelompok atau kelas baru yang berkuasa dan menggunakan negara sebagai alat struktural maupun instrumental untuk memperkaya diri, sebuah model pencarian kekayaan yang dilakukan secara kolektif. Biaya politik yang mahal sebagai akibat pengendalian ranah politik dengan kekuasaan uang bukanlah sebuah kecelakaan (by accident), melainkan sebuah habitat politik yang secara sistimatis diciptakan (by design), yang berfungsi sebagai formalin untuk mengawetkan kekuasaan mereka. Reformasi 1998 telah mengubah negara otoritarian bukan men­ja­di negara demokrasi (di mana kekuasaan berada di tangan rakyat), melainkan menjadi negara elektokrasi (di mana kekuasaan berada di tangan para elek­­tokrat).

Jakarta, 5 Juni 2011.

Lampiran 1

THESIS PARTINDO 1933

1. Marhaenisme, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

2. Marhaen yaitu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat, dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain.

3. Partindo memakai perkataan Marhaen, dan tidak proletar, oleh ka­re­na perkataan proletar sudah termaktub di dalam perkataan Marhaen, dan oleh karena perkataan proletar itu bias juga diartikan bahwa ka­um tani dan lain-lain kaum yang melarat tidak termaktub di dalam­ya.

4. Karena Partindo berkeyakinan, bahwa di dalam perjuangan, kaum me­larat Indonesia lain-lain itu yang harus menjadi elemen-elemen­nya (bagian-bagiannya), maka Partindo memakai perkataan Mar­haen itu.

5. Di dalam perjuangan Marhaen itu maka Partindo berkeyakinan, bah­wa kaum proletar mengambil bagian yang besar sekali.

6. Marhaenisme adalah azas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang di dalam segala halnya menyelamatkan Mar­haen.

7. Marhaenisme adalah pula cara-perjuangan untuk mencapai susunan masyarakat dan susunan negeri yang demikian itu, yang oleh karena­nya, harus suatu cara perjuangan yang revolusioner.

8. Jadi Marhaenisme adalah: cara-perjuangan dan azas yang menghen­daki hilangnya tiap-tiap kapitalisme dan imperialism. . . .

9. Marhaenis adalah tiap-tiap orang bangsa Indonesia, yang menjalan­kan Marhaenisme.

Lampiran 2

APA KATA BUNG KARNO

(Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1)

UMUM

· Politik buat saya bukanlah pertama-tama menciptakan suatu idée, politik buat saya ialah menyusun suatu kekuasaan yang terpikul oleh idée. Hanya machtvorming yang terpikul oleh idée itulah yang bisa mengalahkan segala musuh kaum Marhaen. (168)

· Azas adalah dasar atau “pegangan” kita, yang, “walau sampai lebur kiamat”, terus menentukan “sikap” kita, terus menentukan “duduknya nyawa kita”. Azas tidak boleh kita lepaskan, tidak boleh kita buang, walaupun kita sudah mencapai Indonesia-Merdeka, bahkan malahan sesudah tercapainya Indonesia-Merdeka itu harus menjadi dasar caranya kita menyusun kita punya masyarakat. Sebab justru sesudah Indonesia-Merdeka itu timbullah pertanyaan: bagaimana kita menyusun kita punya pergaulan-hidup? Dengan azas atau cara bagaimanakah kita menyusun kita punya pergaulan-hidup? Cara monarchie? Cara Republik? Cara kapitalistis? Cara sama-rasa-sama-rata? Semua pertanyaan-pertanyaan ini, dari sekarang sudahlah harus terjawab di dalam azas kita. Dan bagi kita Marhaen, azas kita ialah kebangsaan dan ke-Marhaen-an, — sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. (249)

· Tetapi kini timbullah pertanyaan: bagaimanakah kita bisa mencapai Indonesia-Merdeka, dan kemudian bisa melaksanakan azas kita itu? Jawab hanyalah satu: kita harus menjalankan perjoangan. Zonder perjoangan, zonder bergerak habis-habisan, kita tak akan mencapai Indonesia-Merdeka itu. . . . . . Ya, . . . tetapi perjoangan yang bagaimana? Perjoangan dengan cara minta-minta? Dengan cara dewan-dewanan? Dengan cara kecil-kecilan, cara salon-salonan, cara warung-warungan? Pertanyaan ini adalah dijawab oleh azas-perjoangan, atau dengan bahasa Belanda: strijdbeginsel. Azas-perjoangan adalah menentukan hukum-hukum daripada perjoangan itu, menentukan “strategie” daripada perjoangan itu. Azas-perjoangan menentukan karakternya perjoangan itu, sifat-wataknya perjoangan itu, garis-garis besar daripada perjoangan itu, –bagaimananya perjoangan itu. (249-50)

· All right. Tetapi bagaimana kita harus memelihara perjoangan kita yang sudah kita beri azas-perjoangan itu? . . . . . Dengan taktik! Taktik adalah segala perbuatan apa sahaja yang perlu untuk memelihara perjoangan itu. Taktik kita jalankan, kita robah, kita belokkan, kita putarkan, kita candrakan menurut keperluan sehari-hari. . . . . . Marx pernah berkata, bahwa kalau perlu, kita boleh merubah taktik 24 kali di dalam 24 jam. Dan Liebknecht pernah mengatakan, bahwa berobahnya taktik adalah seperti berobahnya buah-buah-catur di atas papan-catur: tiap-tiap macam sikapnya musuh, tiap-tiap keadaan, kita harus jawab dengan taktik yang secocoknya. Ini hari kita menjalankan aksi-garam, besok pagi kita jalankan aksi-buruh, besok lusa kita jalankan aksi-pajak; ini hari kita mementingkan kursus, besok pagi kita mementingkan rapat-umum, besok lusa kita bikin pers-kampanye, besok lusa lagi kita “diam di dalam tujuh bahasa”; ini hari kita menyerang, besok pagi kita mengatur susunan, besok lusa kita berdemonstrasi, besok lusa lagi kita menggugah kaum perempuan. Begitulah ganti-gantinya taktik, begitulah naik-turunnya dan maju-mundurnya ombak-ombak-taktik di dalam lautan perjoangan. (250-1)

· Azas tetap-terus “sampai lebur kiamat”, azas-perjoangan tetap sampai Indonesia-Merdeka, taktik berobah tiap-tiap waktu. Azas seakan-akan abadi, tetapi taktik tak tentu umur. Satu macam taktik bisa jadi perlu dijalankan selama sepuluh tahun, tapi bisa juga sudah perlu dibuang lagi di dalam sepuluh menit. (251)

· Pergerakan yang kacau-balau di dalam bathinnya, akan segera menjungkel karena terserimpet kekacau-balauannya sendiri. (251)

MARHAENISME SEBAGAI AZAS

· Apakah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi itu? Dua perkataan ini adalah perkataan bikinan, kami punya bikinan. Sebagaimana perkataan Marhaen adalah tempo hari kami “bikinkan” buat yang menyebut kaum yang melarat-sengsara, maka perkataan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi adalah pula perkataan-bikinan untuk menyebutkan kita punya nasionalisme dan kita punya demokrasi. Sosio adalah terambil daripada perkataan yang berarti: masyarakat, pergaulan-hidup, hirup-kumbuh, siahwee. Sosio-nasionalisme adalah dus: nasionalisme-masyarakat, dan sosio-demokrasi adalah demokrasi-masyarakat. (174)

· Masyarakat yang nanti kita dirikan, haruslah masyarakat sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, cara-pemerintahan yang nanti kita jalankan adalah cara-pemerintahan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, republic yang nanti kita dirikan adalah republik sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, –suatu republik politik-sosial yang tiada kapitalisme dan tiada imperialism. (249)

· Sosio-nasionalisme adalah “nasionalisme-masyarakat”, nasionalisme yang mencari selamatnya seluruh masyarakat dan yang bertindak menurut wet-wetnya masyarakat itu . . . . . dan tidak bertindak melanggar wet-wetnya masyarakat itu. (187)

· Nasionalis yang sejati, yang cintanya pada tanah-air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka, nasionalis yang bukan chauvinis . . . . . (5)

· . . . . . maka sosio-nasionalisme adalah nasionalisme Marhaen, dan menolak tiap tindak borjuisme yang menjadi sebabnya kepincangan masyarakat ini. Jadi: sosio-nasionalisme adalah nasionalisme politik DAN ekonomi, suatu nasionalisme yang bernaksud mencari keberesan politik DAN keberesan ekonomi, keberesan negeri DAN keberesan rezeki. (175)

· Demokrasi-masyarakat, sosio-demokrasi, –adalah timbul karena sosio-nasionalisme. Sosio-demokrasi adalah pula demokrasi yang berdiri dengan dua-dua kakinya di dalam masyarakat. Sosio-demokrasi tidak ingin mengabdi kepentingan sesuatu gundukan kecil sahaja, tetapi kepentingan masyarakat. Sosio-demokrasi bukanlah demokrasi a la Revolusi Perancis, bukan demokrasi a la Amerika, a la Inggeris, a la Nederland, a la Jerman d.l.l., tetapi ia adalah demokrasi sejati yang mencari keberesan politik DAN ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik DAN demokrasi-ekonomi. (175)

MARHAENISME SEBAGAI AZAS PERJUANGAN

· Kini apakah-azas perjoangan Marhaen? Azas-perjoangan adalah misalnya: non-koperasi, machtsvorming, massa-aksi, dan lain-lain. Non-koperasi karena Indonesia-Merdeka tak akan tercapai dengan pekerjaan-bersama dengan kaum sana, machtsvorming karena kaum sana tak akan memberikan ini dan itu kepada kita kalau tidak terpaksa oleh macht kita, massa-aksi oleh karena machtsvorming itu hanya bisa kita kerjakan dengan massa-aksi. (250)

· Non-kooperasi berarti “tidak mau bekerja bersama-sama”. . . . Non-kooperasi kita adalah salah satu azas-perjoangan (strijdbeginsel) kita untuk mencapai Indonesia-Merdeka. Di dalam perjoangan mengejar Indonesia-Merdeka itu kita harus senantiasa ingat, bahwa adalah pertentangan kebutuhan antara sana dan sini, antara antara kaum penjajah dan kaum yang dijajah. (189)

KAPITALISME DAN IMPERIALISME

· Kapitalisme adalah stelsel pergaulan-hidup, yang timbul daripada cara-produksi yang memisahkan kaum-buruh dari alat-alat produksi. Kapitalisme adalah timbul dari ini cara-produksi, yang oleh karenanya, menjadi sebabnya meerwaarde tidak jatuh di dalam tangannya kaum-buruh melainkan jatuh di dalam tangannya kaum majikan. Kapitalisme, oleh karenanya pula, adalah menyebabkan kapitaalaccumulatie, kapitaalconcentratie, kapitaalcentralitatie, dan industrieel reserve-armee. Kapitalisme mempunyai arah kepada Verelendung, yakni menyebarkan kesengsaraan. (181)

· Imperialisme adalah suatu nafsu, suatu politik, suatu stelsel menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri bangsa lain, suatu stelsel overheersen atau beheersen ekonomi atau negeri bangsa lain. Ia adalah suatu verschijnsel, suatu “kejadian” di dalam pergaulan hidup, yang menurut faham kita timbulnya ialah karena keharusan-keharusan atau noodwendigheden di dalam geraknya ekonomi sesuatu negeri atau sesuatu bangsa. (122)

· Terutama kaum Marxis-lah yang banyak urunannya. . . . . Mereka membuktikan, bahwa semua imperialisme adalah berazaskan urusan rezeki-sendiri, urusan rezeki-sendiri yang berupa mengambil bekal hidup atau levensmiddelen, urusan rezeki-sendiri yang mencari pasar-pasar-penjualan barang-barang alias afzetgebieden, urusan rezeki-sendiri mencari padang-padang pengambilan bekal-industri alias grondstofgebieden, urusan rezeki sendiri yang mencari tempat-tempat menggerakkan kapital-kelebihan alias exploitatiegebieden daripada surpluskapitaal. (122-3)

Pesan Tersirat :

Check

Dapatkan informasi lain di web

• mestimoco.com (tentang berbagai informasi)
• kepanjen.info (informasi seputar kepanjen)
• kabmalang.com (seputar kabupaten malang)
• malangkota.com (kabar malang raya)

Read More … MARHAENISME Dan Kedaulatan Politik